TUGAS POKOK :

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang dan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan program, Umum dan Kepegawaian, serta Keuangan.

FUNGSI :

  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja anggaran dan laporan;
  2. Pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga badan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
  3. Pengelolaan dan pengawasan kegiatan pengumpulan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  4. Penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
  5. Pengelolaan dan pengawasan terhadap pengusulan program pendidikan dan pelatihan aparatur/kepegawaian atau pengembangan SDM

1.1 Sub Bagian Perencanaan Program

TUGAS POKOK :

Memimpin, merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

FUNGSI :

  1. Pelaksanaan urusan administrasi penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  2. Pelaksanaan urusan administrasi penyusunan RENSTRA, RKA, DPA dan LKjIP Bappeda;
  3. Pelaksanaan urusan perencanaan jangka menengah dan tahunan Bappeda.

1.2 Sub Bagian Keuangan

TUGAS POKOK :

Mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan.

FUNGSI :

  1. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
  2. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  3. Penyiapan administrasi pertanggung jawaban serta laporan keuangan; dan
  4. Pelaksanaan perivikasi keuangan secara berkala.

1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUGAS POKOK :

Mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, barang milik daerah, Kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

FUNGSI :

  1. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  2. Pelaksanaan urusan administrasi kerumahtanggaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  3. Pelaksanaan urusan administrasi barang milik daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  4. Pelaksanaan urusan administrasi Kehumasan dan keprotokolan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  5. Pelaksanaan urusan administrasi kearsipan dan perpustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.