Pemaparan kebijakan model evaluasi kinerja opd thd pelaksanaan RPJMD

Registrasi Peserta Evaluasi Kinerja Organisasi Pada Perangkat Daerah Terhadap Implementasi Rpjmd Kutim

Tersusun instrumen penilaian kinerja organisasi yang layak, proporsional dan rasional pada perangkat daerah terhadap pelaksanaan RPJMD Kab. Kutim

Tim teknis Bappeda Kab. Kutai Timur dan OPD terkait Kab. Kutai Timur melakukan penyelarasan pemahaman menyangkut instrumen pengukuran kinerja OPD

Pekerjaan ini dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan mendasar, yaitu : ketiadaan standar baku yang obyektif, integratif, dan aplikatif terkait dengan pengukuran kinerja OPD dalam melaksanakan program-program kerjanya berbasis pada indikator sasaran pembangunan yang telah dirumuskan pada RPJMD 2016 2021 di Kabupaten Kutai Timur;

Orientasi dasar yang patut memperoleh perhatian dalam kajian ini adalah : (1) sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja; dan (2) agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RKP Tahunan, yang telah ditetapkan;

Menyadari bahwa di Kabupaten Kutai Timur, saat ini memiliki 18 wilayah Kecamatan, pada tahun anggaran 2017 menganggarkan dalam APBD sebesar 2,9 Trilyun rupiah, dengan menetapkan tema pembangunan adalah peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur pedesaan. Untuk itu, mengacu pada konsep RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2015 2021 dan indikator kinerja utama Kabupaten Kutai Timur melalui Keputusan Bupati Nomor : 050/K.908/2016 dijadikan dasar Tim Tenaga Ahli dalam melakukan penilaian kinerja organisasi pada perangkat daerah;

Pokok-pokok pendekatan dan metodologi yang dikembangkan Konsultan, pada dasarnya mencakup 5 (lima) hal, yakni :

Interaksi & brainstorming dengan pemangku kepentingan di berbagai level dalam mengembangkan instrumen-instrumen studi, termasuk pula verifikasi kelayakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi perangkat daerah, diintegrasikan ke dalam forum pembahasan laporan pendahuluan;

Pengendalian terhadap kualitas data studi dilakukan dengan proses trianggulasi melalui mekanisme konsultasi dengan organisasi perangkat daerah yang menjadi sampel dan laporan-laporan dari inspektorat daerah maupun laporan kinerja dari organisasi perangkat daerah yang bersangkutan;

Diagnosis melalui analisis data berbasis simulation practice sebagai pendekatan scenario dalam menilai kelayakan model evaluasi kinerja organisasi dengan fokus pada pengujian rasionalitas instrumen Kajian Penyusunan Model Evaluasi Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur;

Konsultasi melalui stakeholder terkait sebagai bagian dari verifikasi hasil-hasil kajian; serta

Mengembangkan model e-anaysis berbasis stastitical data base sehingga mampu memunculkan rekomendasi yang sepatutnya berbasis analisis statistik yang relevan, akurat dan obyektif

Berdasarkan 5 (lima) pokok pendekatan dan metodologi tersebut, dikembangkan strategi pelaksanaan pekerjaan (SPP) yang terintegrasi dalam logical frame work;

Analisis dikembangka ke dalam beberapa teknis, disamping teknis analisis statistik (cluster analysis, Analytic Hierarchy Process (AHP), Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP), juga memanfaatkan SWOT analysis;

Pada dasarnya seluruh personil telah siap dimobilisasi, termasuk kebutuhan sarana dan prasarana telah dapat disiapkan oleh Manajemen FOPPIS FISIP Universitas Merdeka Malang. Jadwal mobilisasi personil maupun pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan selama periode pelaksanaan pekerjaan;

Sampai dengan disusunnya Laporan Pendahuluan ini, telah dilakukan desk studi, kick off meeting dan konsultasi dengan Tim Teknis Bappeda Kabupaten Kutai Timur, khususnya berkaitan dengan pemahaman substansi pekerjaan dan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sistem penilaian kinerja pemerintahan dan kinerja pembangunan di Daerah, termasuk telaah terhadap LAKIP yang telah tersedia. Di samping itu, Konsultan juga telah menyusun draft panduan diskusi terfokus dan draft pengembangan instrumen kajian yang siap diimplementasikan di lapangan

Saran Tindak Lanjut

Bersama-sama tim teknis di Bappeda Kabupaten Kutai Timur dan OPD terkait Kabupaten Kutai Timur perlu dilakukan penyelarasan pemahaman menyangkut instrumen pengukuran kinerja OPD, teknis fasilitasi dalam pengambilan data lapangan, serta bentuk output akhir kajian;

Tim Tenaga Ahli perlu mendapatkan dukungan data-data sekunder yang dibutuhkan, serta memperoleh akses data/informasi, di antaranya : laporan kinerja OPD atau LAKIP pada tahun anggaran 2015-2017, data-data sekunder pencapaian kinerja pembangunan di bidang perekonomian, pendidikan dan ketenagakerjaan, serta sejumlah dokumen studi berkaitan dengan kinerja pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat dalam proses FGD (pertemuan-pertemuan dengan agenda terfokus untuk pembahasan substansi) dan pengambilan data lapang melibatkan berbagai pihak, maka Tim Tenaga Ahli perlu mendapatkan dukungan administratif dari Tim Teknis Bappeda Kabupaten Kutai Timur atau Pejabat yang berwenang di tingkat OPD Kabupaten Kutai Timur terkait dalam fasilitasi menghadirkan stakeholders terkait pada target sasaran studi (partisipan FGD, Informan/Responden dari OPD terkait), serta setiap pertemuan pembahasan laporan yang akan diagendakan.