Bupati Kutim Ismunandar dan Plt Kepala Bappeda Kaltim Iman Hidayat berbagi panggung saat pembukaan Musrenbangkab Kutim. Di sesi akhir sejumlah undangan berfoto

SANGATTA Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar menegaskan jika seluruh pemangku kepentingan kebijakan dalam merumuskan usulan skala prioritas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 sudah sejalur berasal dari Musrebang Desa (Musrenbangdes). Pasalnya seluruh OPD, Camat dan Kepala Desa termasuk anggota DPRD Kutim wajib mengikuti proses perencanaan mulai dari awal hingga akhir.

Ya harus dari awal yaitu ketika Musrenbandes digelar hingga masuk ke Musrenbangkab, karena jika ada usulan dadakan masuk tanpa perencanaan sangat menghambat proses. Untuk itu harus dikawal baik-baik mulai dari tahap dimulainya usulan prioritas hingga selesai, paparnya saat membuka kegiatan Musrengangkab gelaran Bappeda Kutim bekerja sama dengan Bappeda Kaltim di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna (GSG), Bukit Pelangi, Senin (16/3/2020). Kegiatan ini turut disaksikan oleh Wabup Kasmidi, Seskab Irawansyah, Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan, Plt Kepala Bappeda Kaltim Iman Hidayat, Kepala Bappeda Kutim Edward Azran, para camat se Kutim, dan sejumlah undangan yang hadir.

Ismu menambahkan jika ada usulan yang belum terakomodir, karena sistem perencanaan usulan tengah berjalan.

Mohon maaf jika belum bisa masuk dalam usulan, saya mengimbau agar lebih teliti mengawal usulan sejak awal jadi bisa masuk dalam sistem, jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kaltim Iman Hidayat turut memaparkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 2024 Kaltim. Mantan Kepala Dinas Kebudayaan Kutim itupun menjelaskan ada tiga program RPJMN yang akan digenjot. Pertama, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan contohnya percepatan transformasi ekonomi melalui hilirisasi pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

Dimulai dengan pembangunan Waduk Multiguna di Lambakan, dan Sepaku Semoi, Revitilisasi Kilang Minyak Balikpapan, pembangunan kilang baru di Bontang, pembangunan pipa gas bumi Trans Kalimantan. Selanjutnya ada pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang yang difokuskan pada kawasan industri, ucapnya.

Iman menambahkan untuk hal kedua, RPJM Kaltim menyasar pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kukar dan Penajam Paser Utara (PPU). Selain itu ada pembangunan desa, kawasasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan di Mahakam Ulu (Mahulu). Terakhir di bagian ketiga RPJMN memfokuskan pada pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Contohnya ada pembangunan fasilitas pengolahan limbah, rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan menkonservasi sumber daya air, dan pengembangan energi baru terbarukan. (hms13)