TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA. Sepanjang tahun 2019, permasalahan sengketa lahan antara warga dan pemerintah di Kutai Timur ( Kutim ) banyak terjadi.

Terutama soal ganti rugi yang tak kunjung terbayar. Bahkan, beberapa kali terjadi penyegelan kantor pemerintahan akibat permasalahan tersebut. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur, Poniso Suryo Renggono kepada Tribunkaltim.co

Dia mengatakan pada tahun 2020 ini. Pihaknya akan kembali melakukan peninjauan RTRW terhadap lahan di wilayah Kutai Timur dilanjutkan dengan penyelesaian Detail Engineering Design (DED) atau gambar detil lahan-lahan yang sudah digunakan.

Tata ruang rencananya harus dibuatkan peraturan daerah. Agar ada legalitasnya, ungkap Poniso. Ia juga tengah membuat konsep pembayaran utang lahan. Tujuannya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari secara terus menerus.

Untuk pengadaan lahan baru, di bawah 5 hektar, dapat dilakukan di SKPD masing-masing namun di atas 5 hektar, diajukan ke provinsi. Dengan azas manfaat, mana yang dibutuhkan dan akan dibangun oleh pemerintah.

Saat ini PLTR tengah konsen terhadap pembayaran utang lahan sebesar Rp 112 miliar, pelunasan dilakukan setelah ukur bidang lahan oleh BPN dan pemilik juga memenuhi ketentuan pajak, berupa pembayaran PBB. Setelah itu, pihak aset membuat sertifikasi lahan atas nama pemerintah, ujar Poniso.

Diakuinya, penyegelan yang terjadi belakangan ini lebih banyak ditenggarai faktor dokumen terhadap lahan. Sebagian lahan milik pemerintah yang sudah dibangun gedungkantor belum dibukukan terutama lahan yang dibeli pada 2001-2002.

"Kebetulan, lahan Kantor PLTR termasuk lahan pemerintah yang belum dibukukan dan bersertifikat sehingga sempat disegel. Lahan perkantoran lainnya, sudah, ujarnya.

Seperti diketahui, pada 2019 lalu, Pemkab Kutai Timur bolak balik diserang masyarakat karena ganti rugi lahan yang tak terselesaikan, Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim sempat disegel ahli waris pemilik lahan para pegawai yang mau masuk kantor hanya bisa berdiri di luar pagar saja, mereka pun terpaksa menggelar apel di jalan. Tak hanya itu, bangunan Puskesmas Sangatta Utara di kawasan Taman Bersemi juga sempat dipasangi umbul-umbul dan spanduk yang meminta pemerintah segera membayar ganti rugi lahan milik ahli waris alm H Abdullah.

Meski hingga saat ini, pelayanan kesehatan tetap berjalan sebagaimana mestinya aksi penyegelan pun terjadi di markas PMI Kutim di kawasan yang sama. Ahli waris Alm H Abdullah meminta PMI Kutim angkat kaki karena Pemkab Kutim belum juga membayar ganti rugi terhadap lahan yang digunakan sebagai markas PMI.

Terakhir, penyegelan dilakukan pada Kantor PLTR oleh Muksin dan kawan-kawan. Mereka mengklaim sebagai pemilik lahan 11 hektar di kawasan Bukit Pelangi yang saat ini menjadi perkantoran pemerintahan Kutim dan meminta hak mereka berupa sisa pembayaran ganti rugi lahan.

Penulis: Margaret Sarita

Editor: Budi Susilo