UPAYA PENCAPAIAN MDGs 2015 KABUPATEN KUTAI TIMUR

Abstract

The Government of East Kutai Regency as part of the Unitary Republic of Indonesia has consistently contributed to the achievement of the MDGs in 2015 which is the commitment of the government. The commitment of the East Kutai Regency Government's is formally stated in the planning documents of regional development and consistently implemented in development activities. To that end, has also been carried out efforts to accelerate improvements in public welfare through the grand strategy Gerdabangagri (Regional Agribusiness Development Movement) and the Kutim Cemerlang grand design (the strategy of human resource development through education policy) which oriented to pro-growth, pro-poor, pro-job, and pro-environment. Thanks to ALLAH, most of the MDGs' target has been achieved and some are optimistic can be achieved before 2015.

Kantor Bappeda Kutai Timur

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain pembangunan merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang. Proses tersebut akan terlaksana secara natural apabila asumsi-asumsi pembangunan dapat terpenuhi, meliputi; kesempatan kerja atau partisipasi termanfaatkan secara penuh (full employment), setiap pelaku pembangunan mempunyai kemampuan yang sama (equal production) dan masing-masing pelaku bertindak secara efisien.

Dalam kenyataannya asumsi-asumsi tersebut sulit dipenuhi sehingga diperlukan suatu kebijakan atau perencanaan pembangunan sebagai usaha intervensi untuk mendekatkan asumsi-asumsi di atas. Dalam konteks ini Lewis AW mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai "suatu kumpulan kebijakan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif". Sementara itu Jhingan M.L. seorang ahli perencanaan pembangunan asal India memberikan definisi yang lebih konkrit tentang perencanaan pembangunan tersebut yaitu perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh penguasa (pemerintah) untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Definisi di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Michel Todaro yang mendefinisikan bahwa perencanaan ekonomi dapat digambarkan sebagai "suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa variabel utama perekonomian nasional"

Beberapa negara maju di dunia memiliki ciri-ciri yang sangat khas yaitu keberhasilan dalam pembangunan manusia dan ekonomi, yang ditandai dengan tingkat pendidikan (pengetahuan) dan pendapatan masyarakatnya rata-rata tinggi. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa variabel manusia dan ekonomi menjadi dominan dalam menentukan kelangsungan hidup suatu bangsa. Kualitas manusia dan kondisi ekonominya adalah 2 (dua) hal yang saling berhubungan timbal balik, dimana tingkat kesejahteraan seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya, demikian pula sebaliknya seseorang yang sejahtera dapat lebih produktif sehingga kondisi ekonominya dapat menjadi lebih baik. Filosofinya adalah tingkat pendapatan masyarakat dengan distribusi yang tepat terhadap pengeluaran keluarga merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi faktor lainnya yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tulisan ini akan membahas arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkaitan dengan pencapaian MDGs 2015 sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dibahas pula langkah strategis yang diambil dengan bebasis pada karakteristik local (local specific) sebagai upaya akselerasi terhadap capaian target-target MDGs. Tulisan ini diakhiri dengan rekomendasi tentang upaya-upaya percepatan pencapaian MDGs dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat mandiri.


KOMITMEN PADA MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDGs pada hakekatnya adalah tujuan pembangunan manusia dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang digunakan sebagai parameter kinerja yang terangkum dalam 8 (delapan) hasil kesepakatan MDGs yang harus dicapai hingga akhir tahun 2015. Pada dasarnya indikator yang digunakan pada MDGs tersebut dapat dikelompokan dalam 4 (empat) bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dengan prinsip-prinsip pembangunan berkeadilan (justice for all) melalui fokus pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan komunitas (community development), dengan tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia turut berperan aktif dalam mendukung upaya percepatan MDGs yang merupakan komitmen pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yang kemudian dipertegas dalam RPJMN 2010-2014 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan serta Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap pencapaian target MDGs tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2006-2010 dan dilanjutkan pada RPJMD 2011-2015, kemudian secara lebih operasional dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Kabupaten Kutai Timur.

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 adalah: PEMBANGUNAN DAERAH BERTUMPU PADA AGRIBISNIS MENUJU KUTAI TIMUR MANDIRI. Visi pembangunan 2011-2015 yang telah ditetapkan memiliki makna sebagai berikut :

  1. Semua gerak pembangunan daerah di berbagai bidang ditujukan dalam rangka mendukung pembangunan agribisnis.
  2. Pembangunan agribisnis diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap perkembangan ekonomi daerah khususnya ekonomi masyarakat yang berdaya saing, baik ditingkat regional, nasional mapun global dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah.
  3. Kemandirian daerah ditandai oleh kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta adanya kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 ditetapkan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan sebagai berikut:

  • Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah.
  • Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan.
  • Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi ungulan daerah.
  • Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi.
  • Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
  • Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien.
  • Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
  • Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang.
  • Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankkan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

Penyusunan program pembangunan Kabupaten Kutai Timur diselaraskan pula dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk lebih mengarahkan program-program pembangunan daerah maka disusun prioritas pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 yang dikemas ke dalam 12 (dua belas) prioritas pembangunan daerah yaitu:

  1. Peningkatan kapasitas pemerintahan (capacity building).
  2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
  3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
  4. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
  5. Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat.
  6. Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.
  7. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.
  8. Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup.
  9. Peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman.
  10. Peningkatan pembangunan perdesaan.
  11. Pengelolaan kawasan perbatasan (hinterland).
  12. Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi.

Dari visi dan misi serta prioritas pembangunan Kutai Timur di atas sudah jelas terlihat menggambarkan kesesuaian dan keselerasan atau sudah sejalan terhadap 8 (delapan) tujuan utama yang disepakati dalam MDGs. Dalam konteks membangun kepemerintahan yang baik (good governance) maka penekanan pencapaian MDGs dilakukan secara holistik yaitu pada unsur pemerintah (government), dunia usaha (private sector), dan masyarakat (civil society), yang berorientasi pada kemandirian dengan tekanan utama pada masyarakat mandiri. Ketiga unsur tersebut (pemerintah, swasta, dan masyarakat) harus berjalan bersama, bergerak seirama, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga dapat maju bersama.

Untuk mencapai akselerasi program-program pembangunan yang telah disusun, maka ditetapkan 5 kebijakan strategis atau Best Practice Kutai Timur, yaitu:

  1. Alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBD;
  2. Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui Grand Strategy Gerakan Daerah Pembangunan Agribisnis (Gerdabangagri);
  3. Kutai Timur sebagai Island of Integrity;
  4. Pelayanan publik melalui One Roof Services; dan
  5. Membangun Forum MSH-CSR (Multi Stakeholders Coorporate Social Responsibility).

Disamping perencanaan sektoral di atas, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga telah menyusun skenario pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan keselarasan antara aspek pertumbuhan ekonomi, Human Development Index (HDI), dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh serta perencanaan spasial lainnya yang disusun telah disinkronkan dengan perencanaan sektoral agar adanya jaminan target-target sasaran pembangunan yang ditetapkan dapat tercapai. Skenario pengembangan wilayah melalui pengembangan satuan wilayah produksi pada beberapa wilayah kecamatan untuk mengurangi disparitas antar wilayah dan antar sektor dengan tetap berorientasi pada pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment.


CAPAIAN MDGs KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, yang meliputi 5 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 1999, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan 135 desa. Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebesar 35.747,50 km atau sekitar 17% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kinerja MDGs terhitung 25 tahun dengan tahun dasar 1990 dan berakhir di 2015, yang berarti kalau dilihat dari sisi berdirinya Kabupaten Kutai Timur maka hanya memiliki waktu 15 tahun, dimana kondisi tahun awal di tahun 2000 dengan berbagai keterbatasan sarana dan prasarana fisik/infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Namun demikian, dalam kurun waktu hanya sekitar satu dasawarsa (10 tahun), melalui kerja keras dengan ditopang oleh kebijakan strategis, beberapa target yang ditetapkan dalam indikator MDGs sebagian telah tercapai, dan sebagian lagi optimis dapat tercapai pada tahun akhir 2015.


Ringkasan status capaian MDGs Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

Tujuan 1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Upaya mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan (poverty) dan kerentanan (vulnerability) baik dengan intervensi langsung maupun tidak langsung, telah menampakkan hasil yang sangat menggembirakan. Secara berangsur-angsur proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan(tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 per kapita per hari) dan proporsi penduduk yang berada di bawah garis konsumsi minium (2.100 kkal/per kapita/hari) di Kabupaten Kutai Timur menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2011, tingkat kemiskinan Kutai Timur sudah mencapai sebesar 6,37%, Prevalensi balita gizi buruk 0,14%, dan Prevalensi balita gizi kurang 1,62%. Target MDGs 2015 tingkat kemiskinan sebesar 10,305%, indeks kedalaman kemiskinan berkurang, Prevalensi balita gizi buruk 3,6%, Prevalensi balita gizi kurang 11,9%. Dengan demikian pada tujuan 1 MDGs secara umum sudah tercapai.

Tujuan 2 Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Penanganan bidang pendidikan dilaksanakan melalui grand design KUTIM CEMERLANG (Program Cerdas, Program Merata, dan Program Prestasi Gemilang) dengan secara konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD, telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Pada tahun 2010, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar 99,51%, Proposi murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI sebesar 94,48%, dan Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun sebesar 99,28%. Target MDGs 2015 untuk indikator pendidikan dasar adalah 100%, dengan demikian pada tujuan 2 MDGs tersebut, sangat optimis dapat tercapai.



Tujuan 3 Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di berbagai bidang. Pada tahun 2010, Indeks Melek Huruf Gender sebesar 1,000975, Perempuan yang Bekerja di Sektor Pertanian sebesar 23,09%, dan proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPRD sebesar 16,67%, dimana kondisi tersebut meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian pada tujuan 3 MDGs secara umum sudah tercapai.

Tujuan 4 Menurunkan Angka Kematian Anak

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 AKB sebesar 11,39/1.000 kelahiran hidup, AKBA sebesar 3,19/1.000 kelahiran hidup, dan Balita Imunisasi Campak sebesar 82,95%. Dibandingkan target MDGs tahun 2015 dimana AKB sebesar 23/1.000 kelahiran dan AKBA sebesar 32/1.000 kelahiran hidup, kondisi ini telah mencapai target

Tujuan 5 Meningkatkan Kesehatan Ibu

Sampai dengan tahun 2010 kelahiran hidup dengan proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) sebesar 69,44% dan Pemakaian alat kontrasepsi sebesar 63,54%. Kondisi kesehatan ibu ini menjadi perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan sesuai dengan target MDGs di tahun 2015.

Tujuan 6 Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya


Data temuan baru kasus HIV/AIDS sampai dengan bulan Juni 2012 sebanyak 16 kasus, menurun dari tahun 2011 yang sebanyak 45 kasus. Guna mempercepat penanggulangan pengungkapan kasus dan penanggulangan AIDS telah dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor: 8/02.188.3/HK/II/2010, yang diketuai oleh Bupati Kutai Timur dengan anggota dari instansi, organisasi profesi, dan organisasi sosial terkait. Langkah awal yang dilakukan adalah mempersiapkan SDM guna mewujudkan terbentuknya klinik Voluntary Counseling and Testing atau klinik VCT.

Berbagai pembenahan agar mempercepat pengungkapan kasus AIDS dan penanggulangan secara komprehensif dengan menganggarkan biaya penanganan pasien HIV/AIDS sejak transportasi dari desa sampai ke RSUD Sangatta, biaya perawatan, pengobatan termasuk infeksi oportunistiknya, sampai rujukan ke RSUD Wahab Syahrani Samarinda pp bahkan biaya pemulangan jenazah jika tidak tertolong.

Tujuan 7 Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Sampai dengan tahun 2011, luas hutan secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur adalah 2.198.344 ha atau 61,50% dari luas total wilayah kabupaten tersebut yang seluas 3.574.760 Ha. Menurut fungsinya, hutan di Kabupaten Kutai Timur yaitu hutan lindung luasnya 13,31%, Hutan Suaka Alam dan Wisata 9,98%, Hutan Produksi Terbatas 39,52% dan Hutan Produksi Tetap sekitar 38,19%. Rasio luas kawasan lindung ini tidak mengalami perubahan tiap tahunnya, namun dilihat dari kualitasnya semakin menurun. Salah satu kawasan lindung di Kabupaten Kutai Timur yaitu Hutan Lindung Long Wehea terus dijaga kelestariannya sehingga memperoleh penghargaan internasional sebagai Kawasan Konservasi Alam terbaik ke-3 Dunia. Proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan sebesar 63,12%, proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak sebesar 73,43% dan proporsi rumah tangga dengan status rumah milik atau sewa sebesar 93,07% (milik=68,61; kontrak=7,24; sewa=17,22). Dengan demikian, pada tujuan 7 MDGs sebagian indikator sudah tercapai dan sebagian lagi sangat optimis dapat tercapai.


Dalam penyusunan RAD Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Kabupaten Kutai Timur ini tidak seluruh tujuan (8 tujuan) MDGs dibahas, namun hanya 7 tujuan, mengingat tujuan ke-8 yaitu Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan, kurang relevan untuk dibahas di tingkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan menjadi kompetensi Pemerintah Pusat.

KEBIJAKAN STRATEGIS (BEST PRACTICE) KUTAI TIMUR

Alokasi Anggaran Pendidikan 20%

Memprioritaskan sektor pendidikan sesuai dengan UUD 1945 amandemen ke IV dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan:

  • Mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD;
  • Wajib Belajar 12 tahun;
  • Bebas biaya pendidikan bagi murid SD, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi melalui bantuan biaya Biaya Operasional Sekolah;
  • Melaksanakan Uji Kompetensi Guru;
  • Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru, sesuai dengan UU Guru dan Dosen yang mengharuskan setiap guru memiliki ijazah S1;
  • Meningkatkan kesejahteraan guru dengan meningkatkan insentif;
  • Memberikan fasilitas kendaraan roda empat kepada setiap Kepala Sekolah;
  • Meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan melalui :
    • program pembangunan sekolah baru
    • rehabilitasi sekolah di semua jenjang pendidikan
    • pembangunan Sekolah Menengah Atas Unggulan berstandar nasional/ internasional
    • pembangunan kampus STIPER (Sekolah Tinggi Pertanian)
    • Pembangunan Education Centre
    • Pembangunan Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS)
    • Pembangunan Sekolah Terpadu SD, SMP, SMA
    • Pemberian bantuan kepada yayasan Perguruan Swasta



Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Melalui Grand Strategi Gerdabangagri

Memperkuat ekonomi rakyat melalui Revitalisasi Pertanian dalam arti luas yang meliputi (revitalisasi perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan) melalui antara lain:

  • Penataan sistem produksi;
  • Reformasi agrarian;
  • Pemberian proteksi, perluasan akses pasar;
  • Permodalan melalui Bank Perkreditan Rakyat Kutai Timur dan lembaga keuangan mikro di 18 kecamatan dan 135 desa;
  • Pendirian lembaga penjamin kredit daerah (LPKD) Kutai Timur;
  • Memperkokoh kegotong royongan rakyat dalam memecahkan masalah bersama melalui Gerdabangagri (Gerakan Daerah Pembangunan Agribisnis) melalui SP2AB (Sarjana Penggerak Pembangunan Agribisnis), Dai Pembangunan, Kader Koperasi, PPL Pertanian, PPL Perkebunan, PPL Perikanan dan PPL Peternakan.



Kutai Timur Sebagai Island of Integrity

Mewujudkan Kutai Timur sebagai Island of Integrity dengan melakukan reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka membangun tata kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) :

  • membentuk FORMONEV (Forum Monitoring dan Evaluasi);
  • penandatangan Pakta Integritas dan peningkatan kualitas/integritas aparatur Pemerintah Daerah;
  • penyelenggaraan ESQ (Emotional Spritual Quotion);
  • penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural tentang tata kelola pemerintahan yang baik

Pelayanan Publik Melalui One Stop Service

Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, murah dan akurat melalui One Stop Service (Pelayanan Satu Atap) yang dilakukan oleh Badan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten dengan beberapa pelayanan sebagai berikut :

  • 42 jenis pelayanan perijinan kepada masyarakat;
  • Pelayanan informasi berupa sistem informasi manajemen yang meliputi sistem, informasi manajemen bidang keuangan daerah, perlengkapan daerah, kepegawaian daerah, kependudukan, geografis, pariwisata, tenaga kerja, pendidikan, agribisnis, lingkungan hidup, dan perstatistikan.

Membangun Forum Multi Stakeholders Corporate Social Responsbility

  1. Membangun Forum MSH-CSR Kabupaten Kutai Timur yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan, mensinergikan, dan memantau serta mengevaluasi penerapan CSR;
  2. Mengembangkan sistem dan mekanisme penerapan CSR yang cepat, mudah dan sederhana dengan mengedepankan program dan kegiatan CSR yang langsung menyentuh masyarakat, berdimensi jangka panjang dan berkelanjutan;
  3. Mengembangkan sistem perencanaan CSR terpadu dan transparan melalui Lokakarya/Musyawarah Perencanaan yang khusus dilakukan untuk merumuskan program CSR tahunan, dilaksanakan sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Kutai Timur;
  4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel agar dapat lebih cepat dan efektif mendeteksi dan menindaklanjuti setiap penyimpangan yang terjadi, serta menjamin efektifitas sasaran dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah;
  5. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan CSR dari aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bersama-sama pemerintah dan corporate.

GRAND STRATEGY PEMBANGUNAN AGRIBISNIS

Sebagai upaya mengembangkan Reinventing Government dalam konteks pembangunan berkelanjutan menuju kemandirian daerah, maka upaya tersebut dikorelasikan dengan good governance agar menimbulkan kepercayaan masyarakat lokal, nasional dan internasional untuk menanamkan modalnya di Kutai Timur. Konsep marketing places dianggap cukup sesuai untuk diterapkan agar kinerja investasi dapat tumbuh dan berkembang, sehingga Kabupaten Kutai Timur mampu melakukan positioning dan diferensiasi bukan hanya diantara daerah-daerah di Kalimantan Timur tetapi juga diantara daerah lain di Indonesia bahkan negara-negara di dunia dalam menarik investasi dalam bentuk PMDN maupun PMA. Dalam rangka positioning dan differensiasi tersebut maka pemerintah mengambil beberapa keputusan strategis antara lain dengan memposisikan Kutai Timur sebagai salah satu daerah pengembangan kawasan agropolitan di Indonesia, mengembangan strategic network dalam pembangunan, mengembangkan comprehensive approach untuk mendukung kebijakan, dan menentukan strategic action bersama stakeholders dalam setiap forum pembangunan.

Kebijakan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas sebagai leading sector atau core business daerah Kutai Timur dengan mencanangkan dan manggalakkan GERDABANGAGRI sebagai grand strategy, didukung instrumen kebijakan Revitalisasi Pertanian dalam arti luas atau Revitalisasi Gerdabangagri, serta menempatkan daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat agribisnis dan agroindustri di Kalimantan Timur, dimaksudkan untuk memposisikan Kutai Timur dalam pasar nasional dan global, dengan memanfaatkan secara optimal keuntungan sumberdaya alam dan posisi geografis yang dimiliki.

Dengan mencermati hukum ekonomi secara berbeda yaitu bukan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi berakibat semakin banyak penduduk bekerja tetapi semakin banyak penduduk bekerja, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja, maka investasi yang akan ditanam lebih diorientasikan pada lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dan bukan pada lapangan usaha yang padat modal dan teknologi.

Revitalisasi pertanian dalam arti luas dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja terutama di perdesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, regional dan nasional, karena sektor pertanian masih memiliki potensi untuk ditingkatkan apabila berhasil menangani kendala-kendala yang meliputi: produktivitas, efisiensi usaha, konversi lahan pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, serta terbatasnya kredit dan infrastruktur pertanian.

Sektor pertanian juga berperan besar dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak atas pangan, dan untuk mempertahankan serta meningkatkan peran tersebut, sektor pertanian menghadapi berbagai perubahan sebagai akibat dari gobalisasi, yaitu:

  • Semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan;
  • Meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar (market oriented policy); dan
  • Semakin berperannya selera konsumen (demand driven) dalam menentukan aktivitas di sektor pertanian.


Untuk menjawab tantangan ke depan, revitalisasi pertanian ditempuh dengan empat langkah pokok sebagai berikut:

  • Peningkatan kemampuan petani dan lembaga pendukungnya;
  • Pengamanan ketahanan pangan;
  • Peningkatan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian, terutama perkebunan dan perikanan; dan
  • Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dan kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kondisi diatas Insya Allah akan tercapai, sesuai dengan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan daerah, dimana secara bertahap sektor ekonomi yang bertumpu sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resource) harus digeser dengan perhitungan yang matang pada sektor pertanian, karena sudah terbukti sektor ini memiliki ketahanan terhadap krisis ekonomi. Pergeseran ini akan berdampak pada perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur, seperti permintaan tenaga kerja, komoditi ekspor, pola konsumsi, ketersediaan infrastruktur, bahkan pada perubahan sumber sumber APBD dari sisi penerimaan seperti bagi hasil sumber daya alam dari perikanan, kehutanan, peternakan, pertanian dan tanaman pangan dan berbagai jenis pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana dengan sendirinya dapat mempengaruhi struktur APBD.

Sampai dengan tahun 2011, Tenaga kerja sektor perkebunan sudah mencapai 98.631 orang, dimana 87,98% berada pada perkebunan kelapa sawit. Produksi kelapa sawit Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan perkebunan rakyat/plasma sebesar 1.929.298,43ton dengan luas lahan 275.538,06hektar. Seiring dengan perkembangan komoditas kelapa sawit, sampai saat ini telah terbangun pabrik CPO sebanyak 14 unit yang secara keseluruhan memiliki kapasitas terpasang 610 ton/jam.Nilai tambah yang diberikan oleh subsektor perkebunan sebesar Rp. 510,68 miliar. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Kutai Timur tanpa Migas dan Batubara pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 10,68%. Peranan subsektor perkebunan terhadap perekonomian daerah menunjukan pertumbuhan yang positif dan diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kutai Timur dengan angka pertumbuhan 11,78%. Selain itu, sub-sektor ini merupakan sektor pendorong bagi sektor unggulan lainnya terutama dalam hal diversifikasi lapangan usaha.

PENUTUPAN

Persoalan kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, kesehatan rendah, kesenjangan, dan sebagainya yang dikemas dalam isu kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya berawal dari tingkat pendapatan atau kemampuan ekonomi masyarakat. Subsidi pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya hanya bersifat sesaat, sedangkan yang permanen adalah sangat tergantung pada bagaimana kondisi masyarakat tersebut menjadi mandiri. Dengan demikian maka peran utama pemerintah adalah sebagai fasilitator dalam upaya mendorong agar masyarakat dapat mandiri, melalui upaya membuka aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraannya.

Sesuai dengan karakteristik wilayah, maka strategi yang paling tepat untuk Kabupaten Kutai Timur dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui Grand Strategy Revitalisasi Pembangunan Agribisnis. Dengan didukung strategi pengembangan wilayah melalui kebijakan penataan ruang berdasarkan satuan wilayah produksi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berorientasi kepada pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment, secara signifikan telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang pembangunan. Ekonomi daerah semakin berkembang yang ditandai perkembangan keuangan/anggaran pemerintah yang terus bertambah setiap tahunnya, kegiatan ekonomi swasta yang semakin berkembang pula yang ditandai semakin besarnya investasi yang masuk ke daerah, serta yang paling penting pendapatan perkapita penduduk yang semakin meningkat.

Berkaitan dengan upaya percepatan pencapaian target MDGs 2015, beberapa hal yang dapat direkomendasikan antara lain:

  • Evaluasi capaian indikator dan target MDGs agar mempertimbangkan karakteristik daerah khususnya bagi daerah hasil pemekaran;
  • Beberapa indikator MDGs yang masih kualitatif agar dikuantitatifkan sehingga lebih terukur dan mempermudah penetapan target;
  • Bagi daerah-daerah yang data indikatornya belum tersedia berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam MDGs, agar ditentukan alternatif data lainnya yang dapat mewakili atau dianggap dapat memenuhi kriteria dalam tujuan MDGs;
  • Upaya daerah dalam bentuk kreatifitas dan inovasi dalam pembangunan daerah dan pengembangan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat;
  • Kebijakan pengembangan wilayah melalui penetapan tata ruang agar mempertimbangkan aspek percepatan pengembangan ekonomi daerah terutama peningkatan pendapatan masyarakat
  • Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan (empowerment) menuju masyarakat mandiri harus diawali dengan peningkatan pendapatan melalui aktivitas ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.



Tabel 1
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 - 2012

No

Indikator

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah penduduk (jiwa)

213.762245.817367.247430.865527.723

2

Laju pertumbuhan penduduk (%)

2,44

6,98

9,29

17,32

22,47

3

Laju pertumbuhan ekonomi (%)

(0.86)

5,60

9,28

11,39

0

4

PDRB atas dasar harga berlaku (juta rupiah)

00 000

5

PDRB atas dasar harga konstan (juta rupiah)

0 0 0 0

0

6

Jumlah penduduk miskin

0 00 0

0

7

Persentase penduduk miskin

11,59

9,31

7,95

6,37

0

8

Pendapatan perkapita per tahun (Rp)

0000

0

9

IPM

70,84

71,23

74,76

74,87

0

10

Rata-rata lama sekolah

7,61

7,65

8,03

8,05

0

11

Angka melek huruf

95,21

96,44

97,76

97,99

0

12

Angka harapan hidup

68,25

68,43

68,61

68,72

0

13

Daya beli (ribuan rupiah)

619,00

621,34

675,99

625,13

0

Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008 - 2012

NoA P M20082009201020112012
1SD94,4894,6397,3099,5199,58
2SLTP72,6373,5275,1362,5884,29
3SLTA55,2156,0747,1851,5052,88

Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 BPS Provinsi Kalimantan Timur


Tabel 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2007 - 2011

NoA P K20082009201020112012
1SD98,0697,55114,47120,36125,52
2SLTP78,7279,0996,7799,36104,67
3SLTA67,8670,4358,6369,8872,05

Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur 2008 - 2012

NoA P S20082009201020112012
17-1298,6298,6799,1399,1499,25
213-1596,9597,1694,9795,1394,82
316-1962,0962,2762,5663,4563,76

Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5 Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup, dan Rasio Ketergantungan Tahun 2008 - 2012

No

Variabel

Satuan

20082009201020112012
1Angka Kelahiran Total /TFRPer Wanita2,202,152,222,782,76
2Angka Kematian bayi/IMRPer 1000 kelahiran hidup19,7119,6911,8311,3910,32
3Angka Harapan HidupTahun68,2568,4368,6168,7268,79
4Rasio Ketergantungan%45,9951,2249,1236,9742,44

Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 BPS Provinsi Kalimantan Timur


Tabel 6 Luas Wilayah Hutan Tahun 2008 - 2012

No

Variabel

Satuan

20082009201020112012
1Luas WilayahHa3.574.7603.574.7603.574.7603.574.7603.574.760
2Luas HutanHa2.198.3442.198.3442.198.3442.198.3442.194.482
3Proporsi Luas HutanHa61.4961,4961,4961,4961,39
4Luas Hutan tanaman Industri%297.474297.474146.376161.248434.310
5Luas Hutan ProduksiHa1.708.2331.708.2331.795.7001.795.7001.708.251
6Hutan Produksi TerbatasHa839.200839.200839.200839.200787.652
7Hutan Produksi TetapHa839.455839.455956.500956.500920.599
8Hutan LindungHa270.726270.726317.200317.200270.489
9Hutan Suaka Alam dan WisataHa219.385219.385184.764184.764215.742

Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 BPS Provinsi Kalimantan Timur

Ekspos

Berita

Agenda