IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejak Otonomi Daerah dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah memasuki paradigma baru dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya paradigma baru tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur yang seluruhnya diarahkan untuk menciptakan keperintahan yang baik (Good Governance) dimana akuntabilitas, transfaransi dan partisipasi masyarakat menjadi pilarnya.

Searah dengan paradigma baru tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatannya kepada publik. Karenanya, berdasarkan pada inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan terlebih lagi adanya semangat untuk menyampaikan pertanggungjawaban amanah dari Stake holder, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai timur Periode 2011 s/d 2015 untuk tahun 2012 ditetapkan sebanyak 262 indikator dengan 71 sasaran.

Tingkat keberhasilannya belum dapat diukur dengan optimal hal ini disebabkan kurang representatifnya data yang diperoleh dari Lakip masing-masing SKPD terutama mengenai indikator kinerja dari masing-masing sasaran. Pengukuran capaian sasaran telah diupayakan dengan indikator setingkat output dan outcome.

Hasil dari penilaian atas 71 sasaran secara umum telah mencapai nilai rata - rata sebesar 91,03% dengan kategori Sangat Berhasil. Diharapkan setelah dilakukan pembenahan di segala bidang akan didapatkan hasil pembangunan yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 dapat disusun tepat pada waktunya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban. Bagi stakeholder, laporan ini menjadi media pertanggungjawaban pelaksanaan manajemen kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2011. Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur laporan akuntabilitas kinerja ini menjadi media untuk mengetahui prestasi diri selama tahun 2011 demi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan ini disusun menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan format sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Selain itu, diperhatikan pula Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Bahan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 diantaranya berasal dari formulir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak atas kesediaan bekerjasama dan bantuan baik moril maupun materiil sampai dengan selesainya laporan ini. Semoga laporan ini dapat dipergunakan semaksimal mungkin sebagai media pertanggungjawaban kinerja tahun 2012 dan sebagai acuan yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di masa yang akan datang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2011 2015 Kabupaten Kutai Timur merupakan target pencapaian tujuan akhir pembangunan jangka menengah daerah yang telah dituangkan dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci beserta target capaiannya pertahun pada lampiran dokumen RPJMD tersebut yang merupakan revisi dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur sebelumnya. Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di tahun 2012 harus dirancang untuk mencapai target capaian pembangunan daerah berdasarkan dokumen ini. Pencapaian target sasaran tersebut sekaligus merupakan upaya membangun dasar yang kuat untuk perencanaan pembangunan jangka menengah tahap berikutnya.

Tujuan pencanangan target tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 s/d 2015 adalah untuk membentuk susunan rencana dan program pembangunan yang optimal serta terukur pada tiap tahun didasarkan pada kecenderungan perkembangan wilayah kabupaten yang telah ada, posisi wilayah kabupaten dalam konteks wilayah lebih luas dan aspirasi masyarakat ke masa depan berpedoman pada RPJP Nasional dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk menjamin berhasilnya semua kegiatan pembangunan yang mengacu pada tujuan pembangunan tahun 2012sebagaimana dicanangkan dalam RPJMD maka diperlukan transparansi dan akuntabilitas seluruh kegiatan pembangunan sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas partisipasi merekadalam pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhan berdasarkan ciri serta karakteristik daerah Kutai Timur.

A. KEDUDUKAN
Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 tahun 1999yang direvisi dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Selain itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga berpedoman kepada:

  1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
  5. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  8. Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  9. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  10. Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah.
  12. Peraturan Mendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  13. Peraturan Mendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur didukung oleh Badan, Dinas dan Kantor sebagai berikut:

  1. Sekretariat Daerah
  2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  3. Badan Kepegawaian Daerah
  4. Badan Diklat dan Litbang
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat
  6. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
  7. Badan Lingkungan Hidup
  8. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
  9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
  10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
  11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  12. Badan Penanaman Modal Daerah
  13. Dinas Pendidikan
  14. Dinas Kehutanan
  15. Dinas Koperasi dan UKM
  16. Dinas Pendapatan Daerah
  17. Dinas Kelautan dan Perikanan
  18. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  19. Dinas Pertambangan dan Energi
  20. Dinas Pertanian dan Peternakan
  21. Dinas Perkebunan
  22. Dinas Pekerjaan Umum
  23. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  24. Dinas Kesehatan
  25. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
  26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  27. Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang
  28. Dinas Sosial
  29. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  30. Inspektorat Wilayah Daerah

Selain itu terdapat kantor setingkat eselon III sebagai berikut :

  1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
  2. RSUD Sangatta

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2012. Sistematika
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan disajikan dalam bentuk Bab-bab sebagai berikut:

  1. Pendahuluan
  2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
  3. Akuntabilitas Kinerja
  4. Penutup

Untuk LKIP lebih lengkapnya silahkan download disini

Ekspos

Berita

Agenda