LKPJ 2013

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan laporan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan otonomi daerah, yang berisi tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, dan harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah didasarkan pada regulasi utama yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 101 dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Ekspos

Berita

Agenda